*Ditulis dari materi yang disampaikan oleh Nezar Patria (Dewan Pers)
Pelanggaran Media
Dewan Pers tidak bisa
memberikan sanksi kepada media yang melakukan pelanggaran dalam
Pemilu karena tidak mempunyai kekuatan impresif. Dewan
Pers hanya dapat menunjukkan kesalahan dan menegur medua
tersebut. Pelanggaran terbesar media dalam
ranah kegiatan jurnalistik adalah menyebarkan berita bohong.. Publik akan
cidera dengan dengan praktik jurnalistik media tersebut.
Salah
seorang wartawan Jawa Pos pernah membuat berita
bohong yang dimuat di halaman depan koran tersebut. Berita
tersebut berupa wawancara dengan istri teroris Dr.Azahari. Setelah
dilakukan konfrimasi, narasumber mengaku tidak pernah melakukan wawancara
tersebut karena kehilangan suaranya akibat radang di pita tenggorokan.
Wawancara tersebut terbukti fiktif atau tidak pernah ada. Selain
itu, dosa
besar kedua dalam jurnalistik adalah menerima suap.
Wartawan dapat dipecat sesuai aturan di perusahaan media di tempatnya bekerja
akibat berita bohong dan menerima suap.
Salah
satu cara melakukan reportase yaitu investigasi. Setelah
proses investigasi dan wawancara dilakukan kemudian hasilnya dituliskan menjadi
berita. Kemudian perlu adanya konfirmasi kepada narasumber. Narasumber memiliki
hak jawab dan jika terdapat kesalahan, pers harus melakukan koreksi. Jika
terdapat kasus pemberitaan secara sepihak, penggugat dapat
mengajukan
surat dari dewan pers dibawa ke pengadilan. Setiap ada kasus yang
berkaitan dengan pers dan narasumbernya akan diselesaikan tidak langsung
ke polisi, melainkan terlebih dahulu ke Dewan Pers. Perusahaan
pers
tidak bisa ditutup, sesuai dengan Undang-Undang Pers. Kecuali terbukti
membunuh
atau memaksa kelompok untuk membunuh.
Penyelesaian
kasus
Luviana,
jurnalis Metro TV yang di PHK akibat kasus dugaan pencemaran nama baik
perusahaan berada di serikat pekerja di
tempatnya bekerja. Hal tersebut berkaitan dengan hubungan antara
industri dengan pekerjanya. Dewan Pers hanya berkaitan dengan
konten jurnalistik. Kesejahteraan wartawan merupakan hal yang penting dan
merupakan tanggung jawab perusahaan. Wartawan sejahtera akan dapat membuat karya yang
bagus
Independensi di dalam Tubuh Perusahaan Media
Sebuah perusahaan media terdiri dari dua unit yaitu unit redaksi dan unit bisnis. Intervensi pemilik maupun kepentingan iklan hanya berada di unit bisnis. Berbahaya jika intervensi pemilik masuk ke ranah unit redaksi atau news room dan dirasa akan cukup mengganggu proses produksi berita. Kepentingan bisnis tidak bisa memasuki keputusan redaksional, begitu pula sebaliknya. News room dikepalai pemimpin redaksi yang mengatur pemberitaan.Pemimpin redaksi harus tegas tidak mau diatur oleh pemilik modal. Media tidak hidup hanya untuk profit, maka diperlukan sikap dan pandangan yang tegas dari news room.
Tidak mudah membohongi publik. Perkembangan teknologi sifatnya mendemokrasikan publik. Publik dapat mengakses informasi dari banyak sisi hanya dengan mengetikkan informasi yang ingin dicari pada mesin pencari di internet seperti Google. Segalanya menjadi lebih murah. Teknologi akan mengubah sikap, cara pandang, dan hubungan yang tercipta antara pembaca dan informasi.
Terkait penghapusan Dinas Penerangan, hal tersebut merupakan sinyal positif adanya kebebasan. Tidak ada lagi yang membatasi hak masyarakat untuk mengetahui penyimpangan penguasa secara apa adanya. Hanya saja, kekebasan pers tetap memiliki tanggung jawab dan pihak yang mengatur, dalam hal ini yaitu Dewan Pers. Teguran pengatur berupa rekomendasi harus dipatuhi oleh media.
-Forum Diskusi Nasional-Journalist Day BOE Economica FE UI 2014-
Komentar
Posting Komentar